Pencurian Pulsa Melalui SMS Masih Belum Mendapat Tindak Tegas

Akhir-akhir ini sering terjadi kasus pencurian pulsa yang dilakukan secara online tanpa sepengetahuan pemilik telepon genggam tersebut. Hal ini sudah cukup meresahkan para penggunanya. Oleh karena itu Kementrian Komunikasi dan Informatika Indonesia akan menindak tegas operator maupun provider yang terbukti sengaja menjebak penggunanya dengan konten yang menyedot pulsa.

Berdasarkan pengaduan yang diterima oleh Lembaga Konsumen Indonesia tahun lalu, konten layanan servis pelanggan dan pemotongan pulsa adalah dua hal yang paling banyak diadukan oleh konsumen. Ketua Lingkar Studi Mahasiswa Jakarta, Al Akbar Rahmadillah, mengatakan, "Pengaduan soal ini menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan dengan rasio dari seluruh pengaduan, sebagai contoh utamanya adalah tiba-tiba datang kiriman SMS layanan konten empat digit, misalnya 9799, 3789, 7889, 3689, dan banyak lagi. Padahal, kita tidak pernah mendaftar (registrasi), tidak pernah ketik REG lalu kirim ke XXXX,"

Pelanggan yang menerima SMS tersebut biasanya langsung mengalami pemotongan pulsa sebanyak Rp 2000,- atau kurang. Tentu ini bukan jumlah yang sedikit, apalagi ada beberapa konten yang tidak bisa di UNREG sehingga pulsa Anda akan tersedot selama terus menerus. Hal ini pantas disebut perampokan pulsa bukan? Bayangkan dengan sistem ini sang pencuri pulsa dapat mengumpulkan sekitar 100 triliun rupiah per tahunnya, sedangkan modal yang dikeluarkan oleh operatornya tahun lalu hanya sekitar 18 triliun rupiah.

Pengguna provider seluler di Indonesia kebanyakan adalah pelanggan prabayar, yaitu sekitar 93%. Pelanggan prabayar tidak dapat memberikan bukti apabila mereka mengalami pemotongan pulsa sehingga mereka tidak dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Maka merajalah pihak-pihak yang meraup untung besar dari bisnis ini. Mirisnya hal ini tetap terjadi walaupun pemerintah telah menetapkan peraturan yang melarang hal ini yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 01/PER/M.KOMINFO/01/2009, khususnya pasal 13 ayat 1. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pelaku tindak kriminal ini tidak hanya dituntut ganti rugi, tetapi juga mendapat sanksi pidana.

Walaupun tindakan ini jelas merupakan penipuan publik, hingga saat ini belum ada kasus pencurian pulsa yang berhasil disidik dan diadili. Sudah seharusnya menjadi tugas Kemenkominfo untuk mengatur keberjalanan dunia teknologi komunikasi di Indonesia. Sebagai konsumen, Anda harus pintar-pintar memilih konten yang tepat dan segeralah menghentikan konten tersebut ketika sudah dianggap merugikan. (Tirta)

0 comments:

Copyright © 2012 Berita IT.
Blogger Template by Clairvo